Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Lembaga Anti-Korupsi Harus Garang

Korupsi sudah jadi musuh bersama di Indonesia, karena itu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus lebih garang dan efektif dalam memberantas korupsi

Berkas Dugaan Korupsi La Nyalla Masuk PN

Perkara La Nyalla akan disidangkan pekan depan dengan jumlah JPU sebanyak 10 orang, tujuh jaksa Kejati Jawa Timur dan tiga orang dari Kejari Surabaya.

Jadi JC Damayanti Dituntut Hukuman Ringan

Atas kemauannya mengungkap sejumlah pelaku lain dalam rangkaian korupsi yang berinduk pada pengelolaan dana aspirasi DPR, Damayanti hanya dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pembakar Lahan

Kapolda diinstruksikan agar menindak tegas korporasi yang terlibat pembakara lahan. Tindakan itu akan diback-up dari Mabes Polri, kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Hendropriyono Terpilih Jadi Ketua PKPI

Kepemimpinan Hendropriyono akan jadi kombinasi menarik antara sosok dengan pengalaman intelijen yang meleburkan diri dalam kegiatan politik.

Melanie Subono Akhiri 8 Tahun Rumah Tangga

Perceraiannya tidak karena masalah finansial, orang ketiga atau KDRT. Melanie hanya ingin berpisah dan sudah dibicarakan baik-baik dengan suaminya.

Kasus Jessica Sudah Ada Titik Terang

Pihak penuntut umum sudah menggambarkan secara jelas keterlibatan Jessica dalam dugaan pembunuhan yang menggunakan sianida terhadap Wayan Mirna Salihin.

DPR Tak Perlu Dirikan Sekolah Parlemen

Sekolah parlemen dibutuhkan guna meningkatkan kualitas dan kinerja anggota Dewan. Tetapi menurut JK, pendidikan itu merupakan ranah masing-masing partai politik.

Rabu, 31 Agustus 2016

Jika Ubah Dukungan Partai Diminta Lapor Menko Polhukam


KabarProgresif.com. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menginginkan agar partai politik dapat berperan aktif untuk meminimalisir tingkat kerawanan selama pilkada. Menurutnya, satu diantara sekian banyak penyebab kerawanan diakibatkan oleh partai politik yang mengubah dukungannya secara tiba-tiba dari pasangan calon tertentu.

"Kalau mereka mencabut dukungannya secara tiba-tiba, ini juga akan menjadi potensi kerawanan. Maka itu, saya minta mereka lapor, apa alasannya," jelasnya dalam pertemuannya bersama partai politik di kediamannya, Selasa (30/8/2016)

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang diluncurkan oleh Badan Pengawas Pemilu, lanjut Wiranto, terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi agar kerawanan dapat diminimalisir. "Apakah nantinya masalah pembiayaan, masalah konflik antar peserta atau yang lainnya, tadi partai sudah setuju untuk mengurangi kerawanan ini," tambahnya.

Sementara itu, beberapa daerah seperti Papua, Aceh dan Banten akan lebih diperhatikan karena dinilai oleh Bawaslu mempunyai kerawanan pilkada yang paling tinggi diantara daerah lainnya.

"Makanya tadi saya panggil juga dari unsur TNI, BIN, dan Polri karena ini bukan hal yang mudah dan saya akan memanggil beberapa partai lagi untuk membicarakan masalah ini," kata Wiranto. (tri)

Hendropriyono Terpilih Jadi Ketua PKPI


KabarProgresif.com. "Pak Hendropriyono memiliki kesadaran sejarah yang kuat untuk terus menjaga kokohnya Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Kebhinekaan Indonesia. Saya mengenal Pak Hendro sebagai pemimpin yang matang, ahli strategi, dan memiliki pergaulan luas," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Selasa (30/8/2016).

DPP PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas terpilihnya Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hendropriyono dipercaya bakal menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Kebhinekaan Indonesia.

Hasto menuturkan, Hendropriyono adalah sosok patriot yang paham bagaimana partai politik hadir sebagai institusi demokrasi. Kehadiran partai politik sangat penting untuk menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, komunikasi politik, dan fungsi agregasi kepentingan rakyat untuk dijabarkan dalam keputusan politik partai.

Hasto menilai gagasan para senior TNI seperti Try Sutrisno yang mendaulat Hendropriyono untuk memimpin PKPI merupakan keputusan tepat. "Pak Hendro akan mendorong bagaimana PKPI segera melakukan konsolidasi internal, dan terlibat aktif di dalam egenda besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian," ujar Hasto.

Model kepemimpinan Hendro, kata Hasto, pasti banyak melibatkan kaum muda. Dengan kepemimpinan Hendropriyono, akan terjadi kombinasi menarik antara sosok yang memiliki pengalaman luas di intelijen dan kemudian meleburkan diri dalam kegiatan politik.

"PDI Perjuangan berharap dengan kepemimpinan PKPI baru tersebut kerjasama  di dalam memperkuat demokrasi melalui penguatan kelembagaan partai dapat terus dijalankan," kata Hasto. PDI Perjuangan, lanjut Hasto, percaya bahwa dengan posisi politik Hendropriyono tersebut maka kerjasama yang sudah terjalin sebagai sesama Partai Pemerintah dapat ditingkatkan.

Sebelumnya, seperti dikutip Antara, Kongres Luar Biasa PKPI yang digelar di Hotel Millenium, Jakarta, dan dihadiri utusan 33 provinsi dan 498 kabupaten/kota pada Sabtu 28 Agustus, memilih secara aklamasi Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono.

Dalam pidato politiknya, Hendropriyono menyatakan kesiapannya mengemban amanah memimpin PKPI. "Sebagai prajurit Saptamarga, karena perkembangan keadaan strategis global dan nasional yang memprihatinkan sekarang, dengan ini saya menyatakan siap untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Hendropriyono.

Hendropriyono bertekad membangun PKPI dengan terus melahirkan kader-kader kompeten yang dapat berkontribusi bagi Tanah Air. "Saya akan menempatkan tokoh-tokoh senior sebagai penasihat dan menggerakkan tokoh muda sebagai pengurus dari tingkat nasional hingga desa, serta melibatkan organisasi masyarakat untuk mencapai visi dan misi partai," kata mantan kepala BIN itu. (mtn)

Menlu Jelaskan Penanganan WNI Bermasalah di Luar Negeri


KabarProgresif.com. Komisi I DPR RI meminta penjelasan terkait enam isu sentral urusan luar negeri Indonesia kepada Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. Pertama yang paling santer menimbulkan isak tangis banyak keluarga di Indonesia, yakni penangkapan puluhan WNI anak buah kapal di perairan Filipina Selatan. Hal ini sangat dipertanyakan, karena terjadinya lebih dari dua kali. Sepuluh WNI pertama dibebaskan, kemudian belasan lainnya ditangkap selang sebulan kemudian.

Kinerja tim Kemlu juga dipertanyakan terkait upaya penyelesaian penahanan 177 WNI calon jamaah haji di Filipina. Seperti diketahui, pada 19 Agustus, ratusan warga Indonesia itu dijebloskan ke pusat detensi Taguig karena kedapatan membawa paspor haji palsu. Menlu Retno menegaskan untuk kesekian kalinya, posisi mereka adalah korban penipuan sindikat pembuat paspor palsu.

"Saya tegaskan, 177 WNI ini adalah korban sindikat pemalsuan paspor haji di Filipina, sehingga kami minta mereka diperlakukan selayaknya korban, bukan pelaku," tegas Menlu saat menghadiri sidang komisi I dPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu (30/8/2016).

Penangkapan tiga WNI mahasiswa di Turki karena diduga berafiliasi dengan Fethullah Gulen dan gerakan Hizmet juga mendapat sorotan dalam sidang komisi I DPR kali ini. Selain itu, permasalahan dwi kewarganegaraan hingga kini, seperti yang dimiliki mantan menteri ESDM Archandra Tahar, juga dipersoalkan. DPR dalam hal ini meminta penjabaran kemlu soal polemik kewarganegaraan itu jika ditinjau dari UUD 1945.

Meskipun Indonesia tidak ikut meributkan kedaulatan di Laut China Selatan, sebagai pelopor ASEAN, Menlu diminta pertanggungjawabannya soal posisi Indonesia dalam menyikapi hasil PCA Den Haag pada Juli lalu. Terakhir, DPR meminta informasi terkini soal isu-isu global lainnya yang ada sangkut pautnya dengan peran Indonesia. Salah satu isu luar negeri yang dipertanyakan adalah TKI di Arab Saudi.

Namun lebih dari itu, Menlu memaparkan pula hasil-hasil pertemuan bilateral kepala negara dan pemerintahan asing ke Jakarta. Antara lain, hasil pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Selandia Baru John Key dan Presiden Ukraina beberapa waktu lalu. (ok)